A. Historis IPNU
1. Periode Perintis
Munculnya organisasi IPNU adalah bermula dari adanya jam`iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan. Wadah yang berupa kumpulan pelajar dan pesantren yang semua dikelola dan diasuh para ulama jamiah atau perkumpulan tersebut tumbuh di berbagai daerah hampir diseluruh Wilayah Indonesia, misalnya jam`iyah Diba`iyah. Jam`iyah tersebut tumbuh dan berkembang banyak dan tidak memiliki jalur tertentu untuk saling berhubungan. Hal ini disebabkan karena perbedaan nama yang terjadi di daerah masing-masing, mengingat lahir dan adanyapun atas inisiatif atau gagasan sendiri-sendiri.
Di Surabaya putra dan putri NU mendirikan perkumpulan yang diberi nama TSAMROTUL MUSTAFIDIN pada tahun 1936. Tiga tahun kemudian yaitu tahun 1939 lahir persatuan santri Nahdlotul Ulama atau PERSANU. Di Malang pada tahun 1941 lahir persatuan Murid NU. Pada saat itu bangsa Indonesia sedang mengalami pergolakan melawan penjajah Jepang. Putra dan putri NU tidak ketinggalan ikut berjuang mengusir penjajah. Sehingga terbentuklah IMNU atau Ikatan Murid Nahdlotul Ulama di kota Malang pada tahun 1945.
Di Madura berdiri perkumpulan dari remaja NU yang bernama IJMAUTTOLABIAH pada tahun 1945. Meskipun masih bersifat pelajar, keenam jam`iyyah atau perkumpulan tersebut tidak berdiam diri. Mereka ikut berjuang dan berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Hal ini merupakan aset dan andil yang tidak ternilai harganya dalam upaya merebut kemerdekaan.
Tahun 1950 di Semarang berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Ulama dengan aggota yang masih remaja. Pada tahun 1953 di Kediri berdiri persatuan Pelajar NU (Perpanu). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPENU) dan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lagi yang belum tercantum dalam naskah ini.
Seperti tersebut di atas masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan, dan tidak mengenal satu sama yang lain. Meskipun perbedaan nama, tetapi aktifitas dan haluannya sama yaitu melaksanakan faham atau ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Titik awal inilah yang merupakan sumber inspirasi dari para perintis pendiri IPNU-IPPNU untuk menyatukan langkah dalam membentuk sebuah perkumpulan.
2. Periode Kelahiran
Aspek-aspek yang melatar belakangi IPNU berdiri antara lain:
2.1 Aspek Idiologis.
Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sehingga untuk melestarikan faham tersebut diperlukan kader-kader penerus yang nantinya mampu mengkoordinir , mengamalkan dan mempertahankan faham tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama.
2.2. Aspek Paedagogis / Pendidikan
Adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan mahasiswa di lembaga pendidikan umum dan pelajar di pondok pesantren.
2.3. Aspek Sosiologi
Adanya persamaan tujuan, kesadaran dan keihlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para Ulama dan penerus perjuangan bangsa.
Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan / organisasi tersebut diusulkan dalam Muktamar Ma`arif pada tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan ini dipelopori oleh pelajar-pelajar dari Yogyakarta, Solo dan Semarang yang diwakili oleh Sofwan Cholil Mustahal, Abdul Ghoni, Farida Ahmad, Maskup dan M. Tolchah Mansyur. Muktamar tidak menolak atas inisiatif serta usulan tersebut .
Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkan suatu organisasi yang bernama IPNU ( Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ) dengan ketua pertama M Tolchah Mansyur, serta pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahir IPNU.
Lahirnya IPNU merupakan organisasi termuda dilingkungan NU sebagai langkah awal untuk memasyarakatkan IPNU, maka pada tanggal 29 April –1 Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang dikenal dengan KOLIDA atau Konfrensi Lima Daerah, yang meliputi Yogyakarta, Semarang, Kediri, Surakarta dan Jombang dan menetapkan M. Tolchah Mansur sebagai Pucuk Pimpinan (Sekarang Pimpinan Pusat). Selang satu tahun, tapatnya diarena konggres pertama IPNU didirikan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) pada 3 Maret 1955.
B. Perkembangan IPNU dari Kongres Ke Kongres
Perjalanan IPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat Indonesia. Namun untuk mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPNU yang dihasilkan dari beberapa konggres.
Konggres I IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih sebagai Ketua Umum; M. Tholchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
1. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara;
2. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah;1
3. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres II IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Pembentukan wilayah-wilayah;
2. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif;
3. Berpartisipasi dalam pembelaan negara;
4. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konggres III IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi ;
2. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang;
3. Berpartisipasi dalam pertahanan negara;
4. Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konperensi Besar I
Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.
Konggres IV IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang;
2. Berpartisipasi dalam pertahanan negara;
3. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres V IPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional;
2. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang;
3. Berpartisipasi dalam pertahanan negara;
4. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres VI IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersamaan dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU;
2. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta;
3. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah;
4. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah ;
5. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni.
Konggres VII IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah ;
2. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni;
Konggres VIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan;
2. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan;
Konggres IX IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan a.l.: Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan.
Konggres X IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU;
2. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU;
Konggres XI IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 23-27 Desember 1991 di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB;
2. Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU;
3. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah.
Konggres XII IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammadiyah, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
1. Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya;
2. Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren;
3. Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.
Konggres XIV IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 18-22 Juni 2003 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya terpilih sebagai Ketua Umum Mujtahidur Ridho dan Sekretaris Samsuddin M. Pay dan kebijakan yang dihasilkan a.l:
1. Perubahan Nama dari IPNU (Ikatan Putra Nahdlatul Ulama) menjadi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama);
2. Penekanan pada Visi Kepelajaran sebagaimana Tujuan awal berdirinya;
3. Pengembangan Komisariat-komisariat di sekolah dan pondok pesantren dan Perguruan Tinggi.
Rapat Kerja Nasional I
Dilaksanakan pada tanggal 15-18 Juni 2004 di Pekan baru, Riau dengan Kebijakan yang dihasilkan ;
1. Juklak Pengkaderan Yang berorientasi pada kebutahan kader dan perawatan kader disegala bidang;
2. Program besar yang berorientasi pada pelajar dan mengembalikan segala program IPNU ke terpelajaran.
C. Strategi Pengembangan IPNU-IPPNU
Dengan memahami dimensi kesejarahan dan meletakkan sebagai landasan kepentingan organisasi maka sikap komitmen terhadap cita-cita dapat tetap tertanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dedikasi untuk berbakti pada organisasi demi terwujudnya cita-cita para ulama serta kejayaan NU serta bangsa sehingga tercipta baldatun thoyibatun warobbun ghofur
Disamping dimensi kesejarahan sebagai landasan untuk merefleksi kepentingan. Maka IPNU-IPPNU harus mampu mengantisipasi masalah-masalah perubahan situasi dan kondisi serta mampu menatap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menyuguhkan dan menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil Konggres Sukolilo Surabaya dengan berbagai macam perubahan. Hal ini dimaksudkan untk mengembalikan citra IPNU-IPPNU sebagai organisasi (ekstra pelajar dan badan otonomi NU yang sekaligus mempertahankan eksistensinya. Adapun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai banom NU serta OKP hendaknya memperhatikan sebagai berikut:
1. Rekrutmen Kader
Penerimaan anggota IPNU-IPPNU dapat ditempuh melalui peristiwa yang dinamakan MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) yang merupakan sarana untuk menghantarkan calon kader/anggota dari kehidupan secara individualis menuju pada kehidupan kelompok masyarakat atau berorganisasi. Disamping itu jenjang pengkaderan harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi di organisasi IPNU dengan memprhatikan faktor usia.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggembleng dan mengkristalkan pada diri anggota pada tingkat wawasan dan aktifitas berorganisasi dimasa mendatang.
2. Mekanisme dan Sistem Kadernisasi
Sebagai konsekwensi dari keinginan untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dan punya komitmen yang tinggi, maka terhadap kader perlu diimbangi dengan bentuk pengkaderan yang tersistematis, terencana dan matang.
Adapun hakekat dari sebuah pengkaderan adalah suatu sistem saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana asas program terpadu yaitu; manfaat, kebersamaan, kesinambungan dan keterpeloporan.
3. Program Organisasi
Disamping itu karena kader merupakan hal yang sangat urgen dalam menentukan kelangsungan organisasi maka dalam memobilisir dan memberikan motivasi kepada anggota diperlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial serta dinamika kehidupan bermasyarakat.
Hal tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) yang meliputi ;
a. Bidang Organisasi;
b. Bidang Kadernisasi;
c. Bidang Partisipasi.
Kebijakan-Kebijakan Srategis IPNU Kedepan
Terwujudnya masyarakat pembelajar yang berlandaskan nilai-nilai Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang mampu mengangkat harkat martabat bangsa di pentas global,
Untuk mewujudkan Visi tersebut IPNU mengemban Misi :
Menjadikan IPNU sebagai pusat pembelajaran bagi generasi muda Indonesia khususnya kader Nahdliyin;
Mengupayakan sistem dan kebijakan pendidikan yang kondusif bagi optimalisasi pengembangan potensi peserta didik.
0 komentar:
Posting Komentar